Sistemdemokrasi ini merupakan demokrasi yang pada pelaksanaannya mengutamakan hasil musyawarah mufakat untuk kemaslahatan bersama. Masyarakat Indonesia merupakan bangsa yang cara pandangnya terkandung dalam Pancasila. Karena itu setiap asas yang terdapat dalam sila-sila Pancasila harus dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.
Jakarta - Kegiatan musyawarah pasti pernah kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga maupun sekolah. Namun, apakah kamu sudah tahu tujuan dilaksanakan musyawarah?Nah, sebelum mengetahui tujuannya, detikers perlu tahu arti dari musyawarah dahulu, Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, musyawarah adalah pembahasan bersama untuk mencapai keputusan atas penyelesaian masalah. Musyawarah juga bisa diartikan sebagai perundingan dan Yudi Suparyanto dalam bukunya yang berjudul Musyawarah Untuk Mufakat, musyawarah adalah salah satu cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Dalam pelaksanaannya, musyawarah dilakukan dengan mempertemukan beberapa orang yang memiliki pendapat atau pemikiran yang berbeda. Kemudian, musyawarah dilakukan hingga menghasilkan sesuatu yang berguna bagi kepentingan begitu, tujuan dilaksanakan musyawarah adalah untuk memperoleh kesepahaman atau kata sepakat antara pihak-pihak yang berbeda pendapat. Musyawarah juga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari sistem pemungutan suara yang menyebabkan adanya ketimpangan antara kelompok mayoritas dan bukunya Musyawarah Untuk Mufakat, Yudi Suprayanto menjelaskan bahwa musyawarah harus dilaksanakan dengan rasa tanggung jawab dan didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Maka dari itu, berikut ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan Persoalan yang dibicarakan harus menyangkut kepentingan Peserta musyawarah bebas mengeluarkan pendapat, gagasan, atau pikiran. Selain itu, peserta musyawarah juga berhak memberikan saran atau kritik yang membangun dengan tetap memerhatikan nilai dan norma yang Setiap peserta musyawarah harus mampu saling mengharagai pendapat satu sama Peserta musyawarah harus menghargai dan menghormati perasaan orang Tidak memaksakan kehendak kepada orang Menciptakan suasana dia penjelasan mengenai musyawarah. Bagaimana detikers, sekarang sudah tahu tujuan dilaksanakan musyawarah, kan? Simak Video "Pidato Berapi-api ke Relawan, Jokowi Dinilai Mau Jadi King Maker" [GambasVideo 20detik] lus/lus
Dalambukunya Musyawarah Untuk Mufakat, Yudi Suprayanto menjelaskan bahwa musyawarah harus dilaksanakan dengan rasa tanggung jawab dan didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Maka dari itu, berikut ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan musyawarah. 1. Persoalan yang dibicarakan harus menyangkut kepentingan
- Pancasila merupakan pedoman warga Indonesia dalam hidup berbangsa dan bernegara. Pancasila juga menjadi pemersatu seluruh masyarakat Indonesia yang berasal dari berbagai latar belakang berbeda. Pengertian Demokrasi Pancasila Menurut Yayuk Nuryanto dalam buku Cakap Berdemokrasi Ala Generasi Milenial Buku Pengayaan Materi Pelajaran PKN 2018, secara umum, Demokrasi Pancasila merupakan paham demokrasi yang bersumber dari falsafah hidup bangsa Indonesia, yang didapat dari kepribadian masyarakat falsafah hidup tersebut muncullah falsafah negara yang disebut Pancasila, yang mana terkandung atau tercermin dalam Pembukaan UUD 1945. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang secara konstitusional didasarkan pada mekanisme kedaulatan rakyat di setiap penyelenggaraan negara dan pemerintah menurut konstitusi negara Indonesia, yakni UUD 1945. Baca juga Arti Lambang PancasilaIsi pokok Demokrasi Pancasila Dikutip dari buku Pendidikan Kewarganegaraan 2018 karya Ujang Permana, Demokrasi Pancasila mempunyai empat isi pokok, yakni Pelaksanaan UUD 1945 beserta penjabarannya dimuat dalam Batang Tubuh dan Penjelasan UUD 1945. Menghargai serta melindungi HAM Hak Asasi Manusia. Pelaksanaan kehidupan ketatanegaraan didasarkan pada kelembagaan. Sebagai sendi dari hukum yang telah dijelaskan dalam UUD 1945, yakni negara hukum yang demokratis. Asas Demokrasi Pancasila Dalam jurnal Demokrasi Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika Solusi Heterogenitas 2013 karya Idang Tjarsono, asas Demokrasi Pancasila diambil dari sila ke-4 Pancasila, yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.” Dari sila ke-4 Pancasila, diambil dua asas yang dijadikan pedoman dalam Demokrasi Pancasila, yakni asas kerakyatan dan asas musyawarah. Asas kerakyatanAdalah asas kesadaran untuk mencintai rakyat, nasib serta cita-cita rakyat, dan memiliki jiwa kerakyatan atau menghayati adanya kesadaran senasib dan kesamaan cita-cita dengan rakyat. Asas musyawarahAdalah asas yang memperhatikan aspirasi serta kehendak seluruh rakyat lewat forum permusyawaratan. Bertujuan untuk menyatukan berbagai pendapat dan mencapai kesepakatan bersama, yang didasarkan pada rasa kasih sayang serta pengorbanan untuk kebahagiaan bersama. Baca juga Penerapan Pancasila dari Masa ke Masa Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
KunciJawaban ELearning BSI - Kewarganegaraan / Pkn (Pertemuan 6) Diterbitkan 15.53. Jawaban ELearning Pkn. 1. Dalam demokrasi Pancasila setiap musyawarah harus Dihadiri oleh seluruh peserta musyawarah selengkapnya. Dipimpin oleh akal sehat dan penuh rasa tanggung jawab. Berdasarkan pelaksanaan dan kebijakan nasional.
- Sudah lama diyakini bahwa musyawarah dan mufakat adalah bagian dari warisan leluhur yang menjadi kelebihan Indonesia dalam menjalankan kehidupan berdemokrasi. Dibandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia dengan musyawarah dan mufakat mampu menciptakan kehidupan berdemokrasi yang baik dan indah di tengah keberagaman yang karena itu, musyawarah mufakat harus terus dijaga. Politisi senior Partai Golkar yang juga Wakil Ketua DPR Bidang Politik dan Keamanan, Aziz Syamsuddin, menyatakan musyawarah mufakat bukanlah sesuatu yang aneh dan baru untuk masyarakat Indonesia maupun dalam kehidupan berpolitik negeri ini. Baca juga Politisi Golkar Nilai Wajar Bamsoet dan Airlangga Bersaing Keras Jadi Ketum Keutamaan musyawarah dan mufakat sebagai bagian kehidupan berdemokrasi diwujudkan dalam sila keempat dari Pancasila yang berbunyi "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyarawatan Perwakilan". Azis menjelaskan, musyawarah mufakat seperti menjadi napas bagi bangsa ini. Artinya, musyawarah mufakat itu adalah salah satu kekuatan bangsa Indonesia untuk menjaga NKRI dengan Bhinneka Tunggal Ika-nya "Terkandung nilai pentingnya mengutamakan musyawarah untuk mengambil keputusan, musyawarah untuk mufakat. Saya pribadi selalu mengutamakan azas musyawarah mufakat, juga dalam kehidupan berpolitik sebagai anggota DPR. Kita bisa sebut itu lobi-lobi, atau pendekatan-pendekatan," jelas Aziz Syamsuddin, Kamis 14/11/2019.Aziz Syamsuddin yang sebelumnya adalah ketua banggar dan Komisi III itu mengatakan bahwa esensi musyawarah mufakat sudah sangat melekat dengan bangsa Indonesia sehingga apapun bentuknya, meski akhirnya harus voting, musyawarah mufakat itu selalu digunakan di setiap kegiatan. Baca juga Meutya Hafid Golkar Dorong Munas Capai Musyawarah Mufakat "Kita harus selalu mengedepakan musyawarah mufakat," tegas Aziz Syamsuddin yang pernah menjadi Chef de Mission CdM kontingen Indonesia di SEA Games 2017, Malaysia. Ihwal musyawarah dan mufakat kembali mengemuka menjelang kelangsungan Musyawarah Nasional Munas Partai Golkar yang digelar 4-6 Desember mendatang di Jakarta. Mendekati ke saat Munas, Airlangga Hartarto yang petahana dan Bambang Soesatyo, Ketua MPR, menjadi dua nama yang disebut-sebut akan bersaing memperebutkan kursi ketua umum Partai Golkar 2019-2024 itu. Airlangga, yang baru mengemban amanah sebagai ketua umum Partai Golkar sejak akhir 2017-menggantikan Setya Novanto- didukung seluruh 34 DPD Golkar Tingkat I dan mayoritas DPD Tingkat II sehingga berpeluang besar untuk mempertahankan jabatannya. Baca juga Tawa Bamsoet Saat Disebut sebagai Calon Ketua Umum Partai Golkar... Namun demikian, kubu pendukung Bambang Soesatyo tampaknya masih bersikeras agar ketua MPR terus maju dalam kontestasi tersebut. Tak berlebihan jika menyikapi dinamika yang berkembang menjelang munas ini banyak kader Golkar yang menyerukan perlunya musyawarah mufakat untuk memastikan figur ketua umum periode lima tahun ke depan itu. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Musyawarahberasal dari kata Syawara yaitu berasal dari Bahasa Arab yang berarti berunding, urun rembuk atau mengatakan dan mengajukan sesuatu.Istilah-istilah lain dalam tata Negara Indonesia dan kehidupan modern tentang musyawarah dikenal dengan sebutan "syuro", "rembug desa", "kerapatan nagari" bahkan "demokrasi". Kewajiban musyawarah hanya untuk urusan keduniawian.
Dalam demokrasi pancasila setiap musyawarah harus .... a. dihadiri oleh seluruh peserta musyawarah selengkapnya b. mendapat persetujuan dengan suara terbanyak c. mendapat persetujuan secara bulat oleh seluruh peserta d. dipimpin oleh akal sehat dan penuh rasa tanggung jawab e. semuanya salah Kalau saya sih C. Mendapat persetujuan secara bulat oleh pesertaKarena dalam musyawarah, tentu harus ada persetujuan dari peserta kan? Kalau tdk ada persetujuan maka mungkin musyawarah tdk akan dilaksanakanMaaf kalau salah
Berikutini adalah contoh penerapan budaya demokrasi di lingkungan keluarga antara lain: • Sikap dari orang tua yang lebih luwes dalam menghadapi anak - anaknya. • Terdapat pembagian tugas dan wewenang dalam keluarga. • Memupuk dan mengembangkan rasa saling mengasihi dan rasa saling menghormati antar anggota keluarga • Adanya sikap yang
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Pada dasarnya, suatu negara dikatakan demokratis apabila rakyatnya berkedudukan sama di depan hukum, mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan memperoleh penghasilan yang layak, serta adanya pemerataan yang adil. Demokrasi yang diberlakukan oleh bangsa Indonesia bukanlah tiruan dari demokrasi negara lain, tetapi didasari nilai-nilai luhur Pancasila serta budaya bangsa Indonesia sendiri yang dikenal sebagai demokrasi Pancasila. Dengan adanya demokrasi Pancasila, diharapkan sutu kesepakatan dapat dicapai melalui musyawarah serta mufakat di antara seluruh warga negara Indonesia, serta dapat mencapai tujuan dan kepentingan bersama. Nilai demokrasi Pancasila penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta dalam kegiatan organisasi kepemudaan. Nilai demokrasi Pancasila harus terus merasuk ke jiwa seluruh warga negara, terutama pada generasi milenial. Untuk membiasakan sikap yang sejalan dengan nilai-nilai demokrasi Pancasila, diperlukan suatu langkah untuk mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi Pancasila itu sendiri. Demokrasi Pancasila mengandung beberapa nilai moral yang bersumber dari Pancasila, yaitu sebagai bagi seluruh rakyat antara hak dan kebebasan yang dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang rasa keadilan keputusan dengan musyawarah persatuan nasional dan tinggi tujuan dan cita-cita Pancasila adalah "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dslsm permusyawaratan/perwakilan; yang beketuhanan Yang Maha Esa; yang berkemanusiaan yang adil dan beradab; yang berpersatuan Indonesia; serta yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam rumusan ini, terkandung arti bahwa dalam menggunakan hak-hak demokrasi haruslah disertai tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut keyakinan agama masing-masing; menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan martabat dan harkat manusia; haruslah menjamin persatuan dan kesatuan bangsa; serta harus dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan sosial. Jadi, demokrasi Pancasila berpangkal tolak dari kekeluargaan dan gotong royong. Semangat kekeluargaan itu sendiri sudah lama dianut dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat di pedasaan. Demokrasi Pancasila merupakan suatu paham demokrasi yang berlandaskan kepada nilai-nilai yang terkandung di dalam ideologi. Demokrasi Pancasila juga dimengerti sebagai paham yang sumbernya berasal dari falsafah hidup bangsa Indonesia yang digali berdasarkan kepribadian rakyat Indonesia. Falsafah hidup ini kemudian yang melahirkan dasar falsafah negara Indonesia, yaitu Pancasila yang terkadung dalam Pembukaan UUD Pancasila juga merupakan demokrasi konstitusional, sebagaimana di nyatakan dalam pasal 1 ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia 1945. Nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi Pancasila merupakan nilai-nilai adat dan kebudayaan dari masyarakat Indonesia secara umum dan menghargai hak individu yang tidak terlepas dari kepentingan sosial. Misalnya, kebebasan berpendapat merupakan hak setiap warga negara yang harus dijunjung tinggi oleh penguasa. Dalam demokrasi Pancasila, hak tersebut tetap dihargai tetapi harus diimbangi dengan kebebasan yang bertanggung nilai merupakan suatu proses menerapkan ide-ide yang berdampak positif berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap. Menerapkan nilai-nilai berarti memberikan penerapan nilai-nilai inti kehidupan. Hal ini menjadi pilihan keyakinan atau tindakan seseorang yang diwujudkan dalam kehidupan sehari- hari. 1 2 Lihat Pendidikan Selengkapnya
10butir pengamalan sila ke-4 Pancasila. 1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. 2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 4.
Gili Argenti Politik Saturday, 10 Jun 2023, 1635 WIB sumber Politik berasal dari bahasa Yunani kuno berarti cara mencapai kehidupan lebih baik, menurut Arisoteles, seorang filsuf yang hidup lima abad sebelum masehi, menyatakan politik menjadi salah satu Ikhtiar umat manusia mendapatkan kebahagiaan, keadilan, dan kesejahteraan. Melalui politik manusia memperoleh jaminan untuk mengembangkan minat dan bakatnya secara maksimal, serta mendapatkan perlindungan hukum dari negara, artinya makna politik memiliki spirit keagungan dan kemuliaan dalam hidup manusia. Asumsi Artistoteles tentang keluhuran politik dibangun dari praksis kehidupan demokrasi negara kota Athena ketika dibawah kekuasaan Pericles 495 – 429 SM yang mencapai puncak kejayaan peradaban umat manusia ketika itu. Praksis politik mampu menghadirkan karakteristik pemerintahan berdimensi partisipasi masyarakat secara terbuka, kemudian menjamin kesetaraan hukum, serta penghargaan pada keragaman, dan pluralisme ditengah-tengah masyarakat. Tetapi terdapat sebagian masyarakat menilai politik dalam pandangan kurang baik, makna politik kerap dihubungkan perilaku tidak bermoral, penuh intrik, dan korup. Tentu kita tidak bisa menyalahkan asumsi masyarakat itu, memandang aktifitas politik dengan kaca mata kecurigaan, politik semata-mata demi kepentingan kekuasaan elit. Asumsi buruk pada politik tersebut tidak dibangun tiba-tiba, masyarakat melihatnya dari banyak kasus korupsi yang menjerat para elit politik, sehingga kecurigaan pada politik memang masuk akal. Dari adanya dua persepsi itu kita bisa menarik benang merah, bahwa politik merupakan alat bersifat “netral”, sangat tergantung dari siapa sang pemegang kekuasaan. Seorang penguasa bisa menjadikan politik berdampak kebaikan dengan membawa masyarakat menjadi sejahtera, atau menjadikan politik alat mengeruk keuntungan diri dan kelompoknya, dengan mengorbankan kepentingan masyarakat lebih besar. Disinilah peran penting ideologi dalam berpolitik, sehingga setiap aktor politik memiliki panduan serta navigasi arah yang jelas. Dengan adanya ideologi maka praksis berpolitik memiliki nilai moralitas dan idealisme, sehingga tidak terjabak kepada pusaran pragmatisme politik jangka pendek. Ideologi secara sederhana diartikan pandangan hidup manusia yang memiliki dua dimensi, yaitu 1 masyarakat ideal yang dicita-citakan, dan 2 cara untuk meraih masyarakat ideal tersebut. Setiap negara dan bangsa di dunia memiliki ideologi politiknya masing-masing, terkadang satu ideologi dengan ideologi lain memilki perbedaan dikotomis saling menegasikan, tetapi disisi lain tidak jarang bertemu sintesis pada titik persamaan. Indonesia sendiri memiliki kesepakatan bersama, bahwa pancasila merupakan ideologi dalam berbangsa dan bernegara, yang memiliki karakteristik khas sesuai kepribadian bangsa. Terdapat lima karakterisitik nilai subtansi dimiliki pancasila, yaitu 1 nilai religiusitas, 2 nilai kemanusiaan, 3 nilai konsensus nasional, 4 musyawarah, dan 5 keadilan. Politik pancasila memiliki karakter religius, sesuai bunyi sila pertama pancasila, yaitu Ketuhanan yang Maha Esa. Dimensi ketuhanan dalam pancasila bersifat determinan, artinya semua praktek berpolitik dari penguasa, anggota legislatif, dan masyarakat harus berlandaskan nilai keagamaan, dimaksud berlandaskan keagamaan, menjadikan subtansi agama seperti keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan menjadi dasar etika kekuasaan ketika politik dijalankan. Kalau semua aktor politik menjadikan nilai subtansi beragama, sebagai rujukan dan tujuan, dipastikan praksis politik akan mendatangkan kebaikan, sebab semua orang menjadikan agama sebagai sandaran hidup ketika beraktifitas politik. Kemudian politik pancasila tidak boleh membiarkan tercerabutnya kemanusiaan, negara harus memberikan jaminan tegaknya hak asasi manusia bagi semua warga negara tanpa kecuali, tidak melakukan perbedaan atau segregasi atas suku, ras, etnik, serta agama. Semua mendapat perlakuan sama dan setara. Prinsip ini sesuai bunyi sila kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Berikutnya keragaman dimiliki bangsa Indonesia merupakan takdir sejarah, bisa menjadi potensi sekaligus ancaman, kegagalan dalam mengelola kemajemukan akan pemicu kerusakan serta kehancuran. Sila ketiga pancasila Persatuan Indonesia memberikan tuntutan, bahwa persatuan harus dikedepankan, perasaan senasib sepenagungan tiga abad kolonialisme menjadi spirit mempersatukan. Perbedaan pilihan ketika kontestasi elektoral bukan penghalang untuk terus memupuk persaudaraan, sebab berbeda pilihan politik dalam atmosfer demokrasi suatu kewajaran hidup di alam keterbukaan. Selanjutnya sila keempat berbunyi Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan merupakan antitesis dari demokrasi mayoritas, bahwa standar menetapkan keputusan politik tidak berdasar suara terbanyak, tetapi melalui proses dialogis menyerap semua aspirasi dari berbagai kelompok di masyarakat, musyawarah harus menjadi jalan ideal ditempuh dalam praksis berpolitik. Musyawarah tentunya membutuhkan kesabaran, kedewasaan, dan kecerdasan. Kesabaran mendengarkan pendapat orang lain, kedewasaan menerima pendapat orang lain lebih kuat secara argumentasi dan rasionalitas. Dan, kecerdasan menyampaikan argumentasi ketika diruang publik, serta menyakinkan orang lain, bahwa argumentasi kita miliki didukung rasionalitas. Terakhir, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia maksudnya sumber kekayaan alam menyangkut harkat hidup orang banyak, harus dikelola oleh negara, tidak boleh diserahkan kepada swasta. Hasil kekayaan alam dikelola negara kemudian didistribusikan secara adil kepada masyarakat Indonesia dalam bentuk 1 pelayanan prima dari pemerintah, 2 subsidi bagi masyarakat kurang mampu, 3 masyarakat mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan, 4 terbebas dari kemiskinan. Politik pancasila secara konseptual merupakan sistem politik ideal, yang memiliki konsepsi yang dibutuhkan masyarakat, tantangan kedepan bagaimana spirit kelima sila pancasila ini harus seutuhnya menjadi pijakan berpolitik di Indonesia. Ia tidak berhenti ditataran konseptual serta wacana tetapi dipraktekan secara nyata oleh partai politik, anggota legislatif, eksekutif, dan masyarakat. Sudah seharusnya semua komponen bangsa menjadikan spirit pancasila sebagai rujukan untuk mewujudkan wajah politik di Indonesia yang mencerminakan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sebagai landasan utama berpolitik. Gili Argenti, Dosen FISIP Universitas Singaperbangsa Karawang UNSIKA, Ketua Bidang Hikmah dan Hubungan Antar Lembaga Pemuda Muhammadiyah Karawang. politikpancasila demokrasipancasila giliargenti Disclaimer Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku UU Pers, UU ITE, dan KUHP. Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel. Berita Terkait Terpopuler di Politik
Musyawarahsebagai Pengamalan Sila Keempat Pancasila. Berikut ini adalah penjelasan mengenai musyawarah berdasarkan buku Musyawarah untuk Mufakat oleh Yudi Suparyanto (terbit digitall 2018: hlm 3, 17) Sila keempat Pancasila mengandung makna sebagai berikut: Kerakyatan: Kerakyatan berasal dari kata rakyat yang memiliki arti sekelompok manusia
Ilustrasi Bermusyawarah sebagai Pengamalan Sila Keempat Pancasila. Sumber tercantum dalam sila keempat Pancasila, yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/Perwakilan. Dalam kehidupan masyarakat, musyawarah adalah sebuah proses untuk menyelesaikan suatu masalah atau untuk mengambil suatu keputusan dalam kelompok. Setiap individu yang terlibat dalam musyawarah memiliki pendapat dan kepentingan yang berbeda-beda, untuk itulah musyawarah diperlukan sebagai upaya agar tercapai jalan tengah. Musyawarah pada dasarnya adalah sebuah upaya untuk mencapai kesepahaman atau kesepakatan antara berbagai pihak yang memiliki perbedaan pendapat. Ilustrasi Bermusyawarah sebagai Pengamalan Sila Keempat Pancasila. Sumber sebagai Pengamalan Sila Keempat PancasilaBerikut ini adalah penjelasan mengenai musyawarah berdasarkan buku Musyawarah untuk Mufakat oleh Yudi Suparyanto terbit digitall 2018 hlm 3, 17Sila keempat Pancasila mengandung makna sebagai berikutKerakyatan Kerakyatan berasal dari kata rakyat yang memiliki arti sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu. Prinsip kerakyatan berarti pengakuan kekuasaan tertinggi berada di tangan Kebijaksanaan Suatu sikap yang didasari atau dilandasi pemikiran sehat dengan mempertimbangkan kepentingan Suatu tata cara yang biasanya dilaksanakan bangsa Indonesia dalam merumuskan dan memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat sehingga keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah, para pihak bebas dalam mengemukakan pendapat. Mengeluarkan pendapat adalah hak yang mendasar bagi manusia. Dengan berpendapat, seseorang atau suatu kelompok masyarakat dapat berkontribusi aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Demikian mendasarnya hak berpendapat ini sehingga tidak seorang pun boleh mencabutnya. Musyawarah harus dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan musywarah harus diperhatikan hal-hal seperti berikut iniPersoalan yang akan dibahas menyangkut kepentingan bersama. Peserta musyawarah bebas mengemukakan pendapat, gagasan, pikiran, dan menyampaikan saran dan kritik yang membangun dengan tetap memerhatikan nilai-nilai dan norma-norma yang peserta musyawarah mampu menghargai pendapat orang sikap tenggang rasa antar peserta memaksakan kehendak pada peserta musyawarah lain. Menciptakan suasana kekeluargaan dalam musyawarah. Penerapan musyawarah dalam kehidupan sosial kemasyarakatan contohnya adalah musyawarah warga sekitar rumah, seperti musyawarah RT, RW, atau Bermusyawarah sebagai Pengamalan Sila Keempat Pancasila. Sumber penjelasan mengenai musyawarah sebagai pengamalan sila keempat Pancasila dan contoh penerapannya dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Semoga artikel ini dapat menambah wawasan mengenai musyawarah. IND
Dalamdemokrasi Pancasila setiap musyawarah harus. Question from @Fitt06 - Sekolah Menengah Pertama - Ppkn Sign In . Fitt06 @Fitt06. May 2020 2 21 Report. Dalam demokrasi Pancasila setiap musyawarah harus . rahmaika21 Mencapai mufakat dan dilaksanakan dgn lapang dada kalo ga salah . 5 votes Thanks 2. Meiii27 MATERI: ABOUT MUSYAWARAH. MAPEL
Demokrasi hampir bisa dikatakan semua orang mengetahui artinya. Yaitu sistem pemerintahan berkedaulatan rakyat, di mana pemerintahan berasal dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Bukan pemerintahan yang berdasarkan keturunan, keilmuwan, dan sebagainya. Sistem politik demokrasi ini dengan cara berbeda, banyak di anut oleh negara-negara di dunia. Salah satu bagian dari sistem pemerintahan yang demokrasi adalah pemilihan pemimpin dan mengatasi segala masalah dengan cara yang dimaksud sikap demokratis adalah segala sesuatu atau sikap yang mencerminkan demokrasi. Sehingga yang dimaksud dengan sikap ini mencerminkan proses melaksanakan perilaku budaya demokrasi. Sikap demokratis yang paling dapat terlihat adalah dalam musyawarah. Di mana pelaksanaan musyawarah dilaksanakan dari lingkungan terkecil hingga lembaga Sikap Masyarakat Dalam MusyawarahSikap demokratis juga dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia yang negaranya mempunyai sistem demokrasi. Dan sesuai dengan pedoman hidup Bangsa Indonesia, demokrasi yang dianut adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi yang mempunyai ciri khas yaitu musyawarah untuk mufakat. Demokrasi yang demikian hanya ada di demokratis dalam musyawarah sendiri sebenarnya terbagi menjadi tiga sesuai dengan proses musyawarah. Yaitu sikap demokratis ketika merencanakan musyawarah, sikap demokratis ketika musyawarah berlangsung, dan sikap demokratis ketika musyawarah sudah mendapatkan hasil. Berdasarkan hal tersebut maka artikel kali ini akan membahas beberapa sikap demokratis dalam musyawarah untuk mufakat di Indonesia. Sikap yang terangkum mulai dari perencanaan hingga musyawarah sudah selesai, sebagai berikutBekerja SamaSikap bekerja sama harus dimiliki sejak awal oleh semua peserta musyawarah. Bahkan, bagi penyelenggara atau panitia musyawarah, sikap ini sudah mulai dijalin sejak perencanaan musyawarah. Perencanaan musyawarah yang meliputi administratif, perijinan pelaksanaan, waktu, dan tempat juga perlu dimusyawarahkan tersendiri di luar agenda musyawarah yang ada. Kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu akan membuat pribadi menjadi lebih MenghormatiSikap demokratis kedua adalah saling menghormati. Sikap ini harus dimiliki oleh panitia musyawarah yang merencanakan musyawarah dan peserta musyawarah. Saling menghormati tidak melihat perbedaan usia, jenis kelamin, pangkat, harta, agama, dan sebagainya. Dengan sikap saling menghormati maka musyawarah sejak awal akan berjalan Pendapat Orang LainSeluruh peserta musyawarah, panitia, termasuk ketua musyawarah saling menghargai pendapat orang lain. Saling menghargai berarti mendengar semua masukan yang ada. Mempersilakan semua peserta dan semua anggota untuk menyampaikan pendapatnya, dicatat bersama untuk kemudian dipertimbangkan sebagai hasil musyawarah. Pada kondisi ini, peran semua peserta sama. Tidak dipilih-pilih mana peserta yang boleh menyampaikan Bersikap SeenaknyaDi dalam musyawarah tentu ada aturan. Setiap lembaga yang mengadakan mempunyai aturan tersendiri yang diharapkan dipatuhi oleh seluruh anggota. Oleh karena itu, dalam musyawarah tidak boleh bersikap seenaknya. Sikap seenaknya membuat suasana musyawarah tidak kondusif. Contohnya saja, peserta musyawarah yang berbicara degan siapa saja tanpa diminta. Dia tidak akan mendengar dan memperhatikan jalannya rapat. Bahkan akan mengganggu kenyamanan sesama Bersikap Acuh Tak AcuhSikap demokratis yang selanjutnya adalah tidak bersikap acuh tak acuh atau tidak peduli terhadap orang lain atau egois. Semua peserta musyawarah harus mempunyai sikap peduli. Peduli terhadap apa yang dimusyawarahkan. Peduli terhadap lancarnya penyelenggaraan musyawarah karena untuk kepentingan bersama dan peduli dengan hasil musyawarah. Termasuk di dalamnya adalah peduli dengan berbagai pendapat orang lain. Tidak menganggap hanya pendapat dirinya yang harus memaksakan Kehendak Kepada Orang LainSetiap orang mungkin punya pendapat yang berbeda-beda tentang suatu masalah. Oleh karena itu dalam musyawarah tidak boleh memaksakan kehendak atau pendapatnya kepada orang lain. Sikap memaksakan kehendak akan membuat hasil rapat bukan keputusan bersama dan orang lain terpaksa melakukannya. Hasil rapat menjadi tidak dapat Pendapat Dan Mendebat dengan Cara yang BaikSaat menyampaikan pendapat, memberi kritik, mendebat pendapat orang lain atau memberi sanggahan harus disertai dengan cara yang baik. Cara yang baik, antara lain dengan bahasa sopan, tidak berteriak, jelas, tidak menyinggug salah satu pihak, dan tidak disertai emosi. Penyampaian pendapat yang dilakukan dengan cara yang tidak baik dan menyinggung orang lain akan membuat suasana menjadi emosi dan memancing keributan terjadi dalam musyawarah. Cara mengemukakan pendapat haruslah sesuai dengan undang-undang yang Keputusan MusyawarahJalannya musyawarah adalah inti dari musyawarah yang sudah direncanakan. Musyawarah untuk mufakat tercapai jika semua pihak sudah sepakat dengan hal tertentu tanpa pemungutan suara terbanyak dulu. Jika tidak berhasil maka dilakukan voting. Apapun hasil musyawarah, semua komponen harus menerima. Meskipun diri menganggap hasil musyawarah tidak sesuai dengan keinginannyaMelaksanakan Keputusan dengan Bertanggung JawabDalam prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, musyawarah untuk mufakat lebih diutamakan. Keputusan berdasarkan suara terbanyak atau voting hanya dilakukan jika mufakat tidak dapat dilaksanakan. Apapun cara pengambilan keputusan, seluruh peserta musyawarah bertanggung jawab kepada dirinya, kepada lingkungan, dan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena bertanggung jawab, maka semua wajib melaksanakan hasil keputusan. Meskipun hasil keputusan tersebut bukan bersebrangan dengan DadaLapang dada merupakan bagian dari sikap demokratis. Sikap lapang dada dalam musyawarah adalah sikap lapang dada menerima segala sanggahan dan kritikan dari orang lain. Ini penting karena dalam musyawarah setiap orang memiliki pendapat masing-masing. Lapang dada dapat juga berarti menerima semua hasil keputusan musyawarah tanpa ada rasa benci. Jika perlu, jika termasuk pihak yang kalah dalam musyawarah, harus memberi ucapan selamat kepada yang SombongPihak yang pendapatnya dijadikan hasil musyawarah atau pihak yang menang, tidak boleh mempunyai sikap sombong. Sikap sombong akan menuai perselisihan di musyawarah dan menghambat pelaksanaan hasil RakyatMusyawawarah yang diselenggarakan pemerintah dari yang terkecil, misalnya tingkat RT dan RW harus memegang teguh aspirasi dan amanah rakyat. Pendapat yang dikemukakan haruslah pendapat demi kemajuan bersama dan benar-benar berpihak pada rakyat. Manfaat musyawarah dapat dirasakan oleh seluruh lapisan demokratis dalam musyawarah harus dilaksanakan dengan memegang teguh rasa nasionalisme. Memegang teguh prinsip persatuan dan kesatuan. Mengimplementasikan semua pokok pikiran pembukaan UUD dan makna Pancasila sebagai ideologi negara. Dengan demikian, masyarakat sejahtera yang dicita-citakan sesuai tujuan pembangunan nasional akan tercapai.
Demokrasimemiliki tujuan dalam mewujudkan rasa keadilan sosial untuk semua warga negaranya. Sementara keadilan sosial melingkupi sila dalam Pancasila terutama sila kelima. Jadi, prinsip dalam demokrasi Pancasila harus bisa mewujudkan rasa keadilan sosial dalam setiap masyarakat. e. Pengambilan keputusan dengan musyawarah
1. Dalam demokrasi Pancasila setiap musyawarah harus... Dihadiri oleh seluruh peserta musyawarah selengkapnya Dipimpin oleh akal sehat dan penuh rasa tanggung jawab Berdasarkan pelaksanaan dan kebijakan nasional Mendapat persetujuan dengan suara terbanyak Mendapat persetujuan secara bulat oleh seluruh peserta Jawaban Mendapat persetujuan dengan suara terbanyak 2. Semua bentuk kerjasama akan berjalan dengan baik apabila... Adanya peraturan yang mengatur tata cara kerjasama itu Adanya kemauan dan keinginan untuk saling membantu Adanya biaya yang dapat di gunakan Semua pihak mengetahui tugas masing-masing Terdapatnya peraturan dalam kehidupan bermasyarakat Jawaban Adanya peraturan yang mengatur tata cara kerjasama itu 3. Pendidikan demokrasi pada dasarnya membangun... Kultur demokrasi Individualisme Kelompok Kesejahteraan Keamanan Jawaban Kultur demokrasi 4. Hal-hal yang dapat menyebabkan disintegrasi bangsa antara lain... Banyak kebudayaan asing yang diserap oleh bangsa Indonesia Pembangunan nasional yang kurang merata Keanekaragaman suku bangsa, budaya, adat istiadat, serta agama Kurang seimbangnya antara pembangunan material dengan pembangunan spiritual Tidak terjadinya kesalah pahaman antar individu Jawaban Kurang seimbangnya antara pembangunan material dengan pembangunan spiritual 5. Semua bentuk kerjasama akan berjalan dengan baik apabila... Adanya peraturan yang mengatur tata cara kerjasama itu Semua pihak mengetahui tugas masing-masing Terdapatnya peraturan dalam kehidupan bermasyarakat Adanya kemauan dan keinginan untuk saling membantu Adanya biaya yang dapat digunakan Jawaban Adanya peraturan yang mengatur tata cara kerjasama itu 6. Pandangan Pancasila tentang kehidupan manusia dalam masyarakat... Manusia harus hidup teratur Setiap individu mempunyai kebebasan mutlak Kehidupan manusia harus berada dalam keserasian, keselarasan & keseimbangan antara pribadi dan masyarakat Kehidupan manusia harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam kelompok masyarakat Kehidupan manusia harus setaraf dan seimbang Jawaban Kehidupan manusia harus berada dalam keserasian, keselarasan & keseimbangan antara pribadi dan masyarakat 7. Politik luar negeri Indonesia bersifat bebas dan aktif berarti... Berhak mengadakan hubungan dengan negara sedunia Berusaha menyelesaikan permasalahan regional Memiliki pengaruh di kawasan internasional Ikut berperan menciptakan perdamaian dan keamanan dunia Berhak untuk menyelesaikan persoalan dunia Jawaban Ikut berperan menciptakan perdamaian dan keamanan dunia 8. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa berarti... Pancasila meg rupakan pandangan hidup bangsa berarti Pancasila sebagai ajaran bangsa Sebagai alat peraturan pemerintah Sebagai konsep dasar kehidupan yang ag -citakan suatu bangsa Kehidupan yang dicita-citakan suatu bangsa ke depan Jawaban Sebagai konsep dasar kehidupan yang dicita-citakan suatu bangsa 9. Hubungan pemerintah dan rakyat dalam konteks demokrasi pancasila... Sedang dalam proses Sebagai sumber informasi Saat ini dipertahankan Dilaksanakan secara konsekuen Dipertahankan dan dilaksanakan secara konsekuen Jawaban Dipertahankan dan dilaksanakan secara konsekuen 10. Perlu dipahami bahwa demokrasi yang berjalan di Indonesia telah menghasilkan sejumlah kemajuan berarti dari segi... Keamanan Hukum Prosedural Kesejahteraan Politik Jawaban Prosedural Mohon tinggalkan komentar jika blog ini membantu, Terimakasih.
Dalamdemokrasi pancasila setiap musyawarah harus . - 19869256 rocksolidgourmet rocksolidgourmet 25.11.2018 PPKn Sekolah Menengah Pertama terjawab • terverifikasi oleh ahli Dalam demokrasi pancasila setiap musyawarah harus . a. dihadiri oleh seluruh peserta musyawarah selengkapnya
Mahasiswa/Alumni Universitas Negeri Malang17 Juni 2022 0059Jawaban yang benar adalah C. Mendapat persetujuan secara bulat oleh seluruh peserta. Yuk simak pembahasan berikut. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan penyelengaraan pemerintahan berdasarkan konstitusi yaitu Undang-undang Dasar 1945. Sebagai demokrasi pancasila terikat dengan UUD 1945 dan pelaksanaannya harus sesuai dengan UUD 1945. Dalam demokrasi Pancasila, setiap musyawarah harus mendapat persetujuan secara bulat oleh seluruh peserta. Musyawarah adalah proses membahas persoalan secara bersama demi mencapai kesepakatan bersama. Musyawarah mufakat dilakukan sebagai cara untuk menghindari pemungutan suara yang menghasilkan kelompok minoritas dan mayoritas. Jadi, dalam demokrasi Pancasila, setiap musyawarah harus C. Mendapat persetujuan secara bulat oleh seluruh peserta.
Dalamdemokrasi Pancasila, setiap hasil keputusan melalui musyawarah mufakat maupun suara terbanyak harus dihormati dan dijunjung tinggi. Hal ini berarti bahwa semua pihak yang bersangkutan harus . Hal ini berarti bahwa semua pihak yang bersangkutan harus menerima serta melaksanakannya dengan itikad baik dan bertanggung jawab.
Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat tanpa oposisi [1] dalam doktrin Manipol USDEK disebut pula sebagai demokrasi terpimpin merupakan demokrasi yang berada dibawah komando Pemimpin Besar Revolusi kemudian dalam doktrin repelita yang berada dibawah pimpinan komando Bapak Pembangunan arah rencana pembangunan daripada suara terbanyak dalam setiap usaha pemecahan masalah atau pengambilan keputusan, terutama dalam lembaga-lembaga negara.[2] Prinsip dalam demokrasi Pancasila sedikit berbeda dengan prinsip demokrasi secara universal[3]. Ciri demokrasi Pancasila[3] pemerintah dijalankan berdasarkan konstitusi adanya pemilu secara berkesinambungan adanya peran-peran kelompok kepentingan adanya penghargaan atas HAM serta perlindungan hak minoritas. Demokrasi Pancasila merupakan kompetisi berbagai ide dan cara untuk menyelesaikan masalah. Ide-ide yang paling baik akan diterima, bukan berdasarkan suara terbanyak. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konstitusi yaitu Undang-undang Dasar 1945[4]. Sebagai demokrasi pancasila terikat dengan UUD 1945 dan pelaksanaannya harus sesuai dengan UUD 1945.[4]
bjvoZg. 43myakc5z8.pages.dev/99043myakc5z8.pages.dev/11643myakc5z8.pages.dev/29843myakc5z8.pages.dev/62843myakc5z8.pages.dev/30243myakc5z8.pages.dev/80443myakc5z8.pages.dev/14843myakc5z8.pages.dev/777
dalam demokrasi pancasila setiap musyawarah harus
